JAKARTA berantakan Anggota Komisi III DPR MENODAI Arsul Sani berharap agar Polri sebagai lembaga penegakan hukum bisa berhati-hati dalam menindak pelaku penyebar hoaks terhadap Presiden dan pejabat pemerintah terkait dengan kebijakan epidemi Covid-19.

“Meningatkan rangkaian Polri agar kerja-kerja penegakan hukum yang menjadi kewenangan Polri tidak melanggar prinsip due process of law, yakni jelas dasar aturannya dan prosedurnya dilakukan dengan benar, ” kata Arsul kepada kuli di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Arsul mengingatkan kalau Polri memiliki Surat Edaran Kapolri No. 6 Tahun 2015 dengan isinya meminta agar jajaran Polri melakukan langkah-langkah preventif terlebih awal dalam menghadapi kasus-kasus ujaran kemuakan dan penyebaran hoaks sebelum melangsungkan proses hukum.

“Meminta agar apa yang ada di SE (Surat Edaran) Kaplori tersebut diterapkan secara baik oleh Polri untuk menghindarkan kesan bahwa Polri sewenang-wenang dalam penegakan hukum, ” jelas Arsul.

Arsul juga menyoroti kewenangan Polri dalam menindak pelanggar pemisahan sosial berskala besar (PSBB). Dimana beberapa hari lalu Polda Metro menindak 18 orang lantaran diduga melanggar PSBB.

Dia menyebut PP No 21 tarikh 2020 tentang PSBB diberlakukan secara Keputusan Menteri Kesehatan. Bahkan datang saat ini wilayah DKI Jakarta pun belum diputuskan ada PSBB ini.

“Sampai saat ini Menkes belum menetapkan DKI Jakarta jadi wilayah PSBB. Karenanya, yang bisa dilakukan oleh jajaran Polri ialah meminta orang yang berkerumun buat bubar. Kalo mereka melawan ataupun mengabaikan baru bisa digunakan pasal KUHP tentang tidak mentaati order pejabat yang sah, ” tutur Arsul.

Baca Juga: 64 Pasien Corona Sembuh, 24 Orang Masih Dirawat di RSPI

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menindak pembuat atau penyebar keterangan bohong atau hoaks terkait secara kebijakan pemerintah dalam menangani penyaluran Covid-19 atau virus corona.

Instruksi itu tertuang pada surat Telegram (TR) bernomor ST/1100/IV/HUK. 7. 1. /2020 per agenda 4 April 2020. Aturan tersebut merupakan pelaksanaan tugas Bareskrim Polri terkait perkembangan situasi serta paham di ruang siber dan dalam rangka penegakan hukum di dunia maya.

(aky)