BALIKPAPAN – Dinas Tenaga Kerja Balikpapan, Kalimantan Timur merekam ada 5. 050 orang yang dirumahkan dan 776 orang kudu di-PHK hingga 6 April setelah merebaknya wabah Covid-19 dan pengetatan kegiatan sosial di Balikpapan sejak tiga pekan lalu.

Jumlah itu diperoleh Disnaker Balikpapan berdasarkan hasil pendataan perusahaan dengan melaporkan terdampak Covid-19 termasuk pengumpulan data dari pekerja melalui situs pendataan pekerja terdampak Covid-19.

Pelaksana Suruhan Disnaker Kota Balikpapan Arbain Side menjelaskan pengumpulan data termasuk dilakukan melalui dua pelaporan yakni email dan link yang dibuat negeri kota.

Baca Juga: KAI Tepis Informasi Pembatalan Seluruh Perjalanan Kereta saat PSBB

Diakui akibat pandemi Covid-19 ini, semua sektor terdampak, mulai dari sektor jasa, perniagaan, perhotelan dan lainnya. Apalagi, pemkot sudah menetapkan pengetatan kegiatan sosial seluruh aktivitas masyarakat termasuk penyudahan 19 titik jalan di Balikpapan.

“Data pekerja dengan dirumahkan dan PHK melalui penyatuan data dari laporan perusahaan melalaikan email ya dirumahkan ada 3. 214 orang, kalau PHK sebanyak 187 orang sehingga total 3. 401 orang, ” bebernya, Kamis (9/4/2020).

“Kalau melalui pelaporan melalui link yang kita buat 1. 836 orang dilaporkan dirumahkan dan 589 orang pada PHK totalnya sebanyak 2. 425 orang, ” lanjutnya.

Sehingga, total keseluruhan karyawan yang dirumahkan 5. 050 orang dan PHK 776 orang. “Total keseluruhan 5. 826 orang, ” ungkap Arbain side yang juga staf Ahli pemangku kota Balikpapan.

“Data ini terekam dan langsung kita sampaikan ke pusat Kementerian. Itu data hingga 6 April semenjak kita lakukan pengetatan, ” tuturnya.

Sementara itu, Pemangku Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, berdasarkan arahan pemerintah pusat, yang dilakukan melalui teleconference bersama Gajah Dalam Negeri (Mendagri), Menteri perniagaan, Menteri Perindustrian, Menteri Badan Daya Milik Negara (BUMN) pada Selasa 7 April lalu, kepala wilayah diminta agar Kartu Prakerja mampu segera didistribusikan.

“Mereka yang terdampak nantinya akan mendalam dalam program Kartu Prakerja. Petunjuk akan divalidasi lagi oleh pemerintah pusat, ” katanya.

Baca Juga: Jakarta Berlakukan PSBB, Polisi Siap Kawal Mobil Sembako dan Alat Kesehatan

Pemerintah pusat telah menganggarkan dana APBN sebesar Rp10 triliun, sehingga nantinya setiap pekerja yang masuk korban PHK bisa mendapatkan honor berbentuk insentif sebesar Rp1 juta per orang yang sebelumnya hanya Rp650. 000.

(Ari)