LARANGAN untuk melakukan perjalanan mudik telah dikeluarkan. Aturan tentang pembatasan denyut dan gerak masyarakat, melalui PSBB (pembatasan sosial berskala besar) selalu sudah dilakukan.

Tapi, tetap ada masyarakat yang harus bepergian bahkan melakukan perjalanan antar-kota. Padahal, resmi sejak Jumat 24 April 2020 kemarin, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Pemindahan Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriyah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam peraturan tersebut, ada perut tahapan sanksi yang akan dikenakan kepada masyarakat yang nekat menyalahi. Untuk tahap pertama, sanksi teguran secara persuasif dengan meminta agar masyarakat kembali ke rumah masing-masing.

Sementara tahap ke-2 adalah sanksi yang diberikan mau lebih berat pada 7 Mei hingga 1 Juni 2020. Di dalam periode ini masyarakat yang sedang nekat untuk mudik akan dipakai sanksi dendan hingga Rp100 juta.

Di luar dibanding segi sanksi hukum, tetap berani berpergian ke luar rumah makin perjalanan mudik dengan menggunakan pemindahan umum dikatakan Juru Bicara Nasional Penanganan COVID-19, dr. Achmad Yurianto, hanya membuat upaya pyshical distancing atau menjaga jarak tidak akan bisa maksimal dilakukan.

Maka dari itu, Yuri menetapkan pilihan untuk tidak mudik ialah langkah yang tepat untuk diambil sebagai upaya mencegah percepatan penularan COVID-19 dan memutus rantai penularan.

“Tetap berada di rumah, kita enggak mungkin bisa maksimal menjaga jarak kalau terbang kendaraan umum, risiko bisa di toilet umumnya, di kendaraan biasanya, dan sepanjang perjalanan. Oleh karena itu, tidak mudik adalah jalan tepat, ” jelas Yuri, Minggu (26/4/2020) dalam konferensi pers daring, “Update COVID-19” di Graha BNPB, Jakarta.

“Bukan hanya mencegah supaya diri sendiri tak tertular tapi juga sekaligus menggembala diri agar tidak menjadi sumber penularan ke orang lain, ” tambahnya.