JAKARTA – Pemerintah bakal mengalokasikan dana khusus untuk menangani epidemi virus corona (Covid-19) sebesar Rp405, 1 triliun. Dana sebesar itu rentan dengan penyelewengan anggaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun melakukan koordinasi dengan sebesar pihak. Koordinasi dilakukan mencegah adanya penyelewengan anggaran atau kesalahan prosedural dalam proses penyaluran.

“Saat ini, KPK telah berkoordinasi dengan LKPP dan BPKP sebagai upaya pencegahan agar tak terjadi tindak pidana korupsi di dalam proses penggunaan anggaran tersebut, ” ujar Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (1/4/2020).

Baca Juga: Pemerintah Berencana Gunakan Mesin TCM Deteksi Pasien Fakta Corona

Anggaran yang sangat besar itu akan dialokasikan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, insentif perpajakan dan stimulus KUR, hingga pemulihan perekonomian nasional. Dana yang sangat besar tersebut tentunya harus tepat sasaran dan tidak boleh diselewengkan oleh siapa biar, apalagi berkaitan dengan bencana non-alam.

infografis seputar corona

KPK mengingatkan ancaman hukuman pasif bagi yang melakukan korupsi biaya bencana. Bahkan, KPK sudah sejak awal mewanti-wanti agar dana tersebut tidak ada yang boleh pada korupsi satu rupiah pun.

“Di awal KPK sudah mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukan pada situasi bencana kaya saat ini, ancaman hukumannya adalah pidana mati, ” katanya.

Sekadar informasi, pemerintah berencana mengucurkan dana stimulus sebesar Rp405, 1 triliun pada APBN Tarikh 2020 dalam rangka penanganan penyaluran Covid-19 di Tanah Air.

Presiden Jokowi mengungkapkan sokongan Rp405, 1 triliun akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan sejumlah Rp75 triliun, perlindungan sosial Rp110 triliun, insentif perpajakan dan provokasi kredit usaha rakyat Rp70, satu triliun, serta pembiayaan program perbaikan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi rekognisi serta penjaminan dan pembiayaan negeri usaha, khususnya terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) senilai Rp150 triliun.

(Ari)